Pemprov Papua Tengah Perkuat Pengendalian Inflasi Berbasis Data Pangan

MEEPAGO.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengoptimalkan pengendalian inflasi dengan mengandalkan data riil kebutuhan dan produksi pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa lagi berbasis perkiraan, melainkan harus mengacu pada data akurat terkait kebutuhan masyarakat dan kapasitas produksi setiap komoditas.
“Kita harus memiliki data kebutuhan riil komoditas, baik harian maupun bulanan, serta kemampuan produksi petani. Variabel ini sangat menentukan pergerakan harga di pasar,” ujar Sumule di Nabire, Sabtu (11/7).

Menurutnya, Pemprov Papua Tengah terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelaraskan data produksi dan kebutuhan pangan. Sinkronisasi ini bertujuan agar kebijakan intervensi yang diambil tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.

Ia menjelaskan, apabila produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya serap pasar terhadap hasil produksi petani dan peternak lokal.

Sebagai contoh, kebutuhan telur di Kabupaten Nabire berdasarkan data BPS mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan. Angka tersebut akan dibandingkan dengan kemampuan produksi lokal sebelum pemerintah menentukan kebijakan pembatasan pasokan dari luar daerah.

Selain penguatan basis data, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan tomat, mulai dari produksi hingga distribusi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun serangan hama.

Sumule menambahkan, program prioritas Gubernur Papua Tengah turut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan, khususnya melalui peningkatan produksi peternakan lokal seperti telur ayam dan daging babi, guna mengurangi ketergantungan dari luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyebut produksi telur lokal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur yang kini mencapai puluhan usaha. Salah satu peternak bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir telur per hari atau sekitar 22 ton per bulan.

Di Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Emma Kornelia Korwa, mengatakan produksi telur mencapai sekitar 15,82 ton per hari atau setara 474,5 ton per bulan dari populasi 440.280 ekor ayam petelur.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan di Kabupaten Nabire pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,44 persen, tertinggi di Papua Tengah. Kenaikan harga dipicu oleh sejumlah komoditas pangan seperti tomat, cabai rawit, daging babi, beras, dan bawang merah, serta meningkatnya biaya distribusi pascakenaikan harga BBM nonsubsidi.

Di tingkat pasar, harga sejumlah komoditas mulai berfluktuasi. Seorang pedagang di Pasar Kalibobo Nabire, Restu, mengatakan harga cabai rawit saat ini turun menjadi sekitar Rp70 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp90 ribu per kilogram. Sementara harga tomat berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram dan bawang putih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram.

Namun, harga bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per kilogram dari harga normal sekitar Rp60 ribu per kilogram.
Upaya pengendalian inflasi berbasis data ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kemandirian pangan di Papua Tengah.(**)