Gubernur Papua Tengah Dorong Penguatan PAUD HI di Delapan Kabupaten

MEEPAGO,NABIRE-Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, SH, mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di seluruh wilayah Papua Tengah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Pesan itu disampaikan Meki Nawipa melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Papua Tengah, Victor Fun, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI Provinsi Papua Tengah, Rabu (26/8/2026).Menurut gubernur, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Masa usia dini menjadi periode yang sangat menentukan proses tumbuh kembang anak dan kualitas generasi Papua Tengah di masa mendatang.

Meki menegaskan, pelaksanaan PAUD HI sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tidak bisa dibebankan hanya kepada sektor pendidikan. Pemenuhan kebutuhan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan hingga kesejahteraan.“Masalah anak bukan hanya urusan dinas pendidikan. Ini merupakan tanggung jawab bersama dinas kesehatan, dinas sosial, perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, Bapperida, pemerintah kabupaten serta seluruh mitra terkait,” ujar Meki dalam sambutan yang dibacakan Victor Fun.

Gubernur juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak di Papua Tengah. Di antaranya keterbatasan akses layanan di sejumlah wilayah, kondisi geografis yang sulit, belum meratanya pelayanan dasar serta sinergi antarinstansi yang masih perlu diperkuat.

Karena itu, penyusunan RAD PAUD HI diminta tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman nyata yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Papua Tengah.Meki meminta RAD PAUD HI diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat dasar hukum pelaksanaan PAUD HI melalui regulasi dan kebijakan yang diperlukan.“Komitmen dan legalitas hukum sangat penting agar pelaksanaan PAUD HI memiliki arah, kesinambungan serta dukungan anggaran yang jelas,” katanya.

Dalam proses penyusunan RAD, seluruh pihak juga diminta tetap mengacu pada panduan nasional yang telah disiapkan kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional, tetapi sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah.Meki turut mengapresiasi Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah beserta Pokja Bunda PAUD atas dedikasi dalam meningkatkan perhatian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak usia dini.

Ia menilai peran Bunda PAUD di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu terus diperkuat sebagai penggerak kolaborasi antara pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan berbagai mitra pembangunan.Melalui sosialisasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam memperkuat penyelenggaraan PAUD HI di Papua Tengah.

RAD PAUD HI yang disusun juga diharapkan menjadi acuan bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terpadu, sehingga anak-anak di Papua Tengah mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan secara optimal sejak usia dini.“Komitmen kita harus diarahkan untuk menghasilkan anak-anak Papua Tengah yang sehat, cerdas, ceria, terlindungi dan berkualitas,” demikian pesan Meki.Sementara itu, Sekretaris Pokja Bunda PAUD Papua Tengah, Agustina Samori, STAK, mengatakan sosialisasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan PAUD HI di Papua Tengah.

Ia berharap para pemangku kepentingan dapat menyusun RAD PAUD HI secara partisipatif, konkret dan selaras, sehingga mampu mendukung pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan serta perlindungan anak di seluruh Papua Tengah.(**)