Pemprov Papua Tengah Evaluasi Kinerja Pemerintahan Delapan Kabupaten Lewat EPPD

MEEPAGO.COM,NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagai upaya mengukur capaian kinerja sekaligus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di delapan kabupaten.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026), mulai pukul 08.00 WIT. Evaluasi diikuti unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, para bupati atau perwakilannya, tim evaluator, serta jajaran Badan Pusat Statistik (BPS).

EPPD dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memetakan berbagai sektor yang masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan.
Sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan tersebut dibacakan Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago.

Melalui sambutannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan EPPD tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi kewajiban administrasi. Evaluasi harus menjadi instrumen objektif dalam mengukur kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi dasar melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah,” demikian pesan gubernur yang dibacakan Marthen Ukago.

Menurut gubernur, laporan serta hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki arti penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Karena itu, seluruh data yang digunakan dalam proses EPPD harus benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Pemerintah daerah tidak hanya diminta memenuhi kelengkapan dokumen dan indikator penilaian, tetapi juga memastikan setiap capaian yang diraih memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Pemprov Papua Tengah juga menekankan pentingnya penggunaan data dan informasi yang valid dalam seluruh tahapan evaluasi. Proses EPPD diharapkan dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk menilai capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh masing-masing kabupaten.
Pemerintah provinsi, lanjut gubernur, memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.

Melalui forum EPPD, berbagai kendala diharapkan dapat diungkap dan dibahas secara terbuka sehingga langkah penyelesaian dapat dirumuskan bersama.
Hal itu dinilai penting mengingat setiap kabupaten di Papua Tengah memiliki karakteristik, kebutuhan dan tantangan pembangunan yang berbeda. Oleh sebab itu, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebatas catatan penilaian, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Gubernur juga meminta agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari EPPD dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah.
Indikator yang menunjukkan capaian baik diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara sektor atau indikator yang masih memiliki capaian rendah harus menjadi perhatian melalui langkah pembenahan yang konkret dan terukur.

Pemerintah kabupaten diminta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, gubernur turut menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang berhasil dilaksanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
EPPD diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara kinerja birokrasi, capaian pembangunan daerah, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah di delapan kabupaten.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten atas kerja sama dalam penyusunan laporan serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan oleh tim evaluator.

Kepada tim evaluasi, gubernur meminta seluruh tahapan penilaian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas dan objektivitas. Proses evaluasi juga diharapkan berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan semangat pembinaan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

EPPD tahun ini mencakup evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di delapan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan bagi masing-masing pemerintah daerah dalam menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Melalui pelaksanaan EPPD, Pemprov Papua Tengah berupaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, inovatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Forum evaluasi yang digelar pada 31 Agustus 2026 tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten se-Papua Tengah. (**)