Polda Papua Tengah Siagakan 700 Personel Gabungan Amankan Rencana Aksi di Nabire

MEEPAGO.COM- Menanggapi dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), lebih dari 700 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal rencana aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, mengatakan pengerahan ratusan personel tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pengamanan sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel konsolidasi kesiapan personel dan sarana prasarana, Senin (6/4/2026).Terkait aspek legalitas, kepolisian memutuskan tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena persyaratan yang diajukan panitia dinilai belum lengkap. Di antaranya, tidak dicantumkannya jumlah pasti peserta aksi serta identitas penanggung jawab kegiatan.

Selain itu, aparat juga mengantisipasi potensi mobilisasi massa melalui long march dari berbagai titik yang dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas kota dan berpotensi memicu tindakan anarkis. Oleh karena itu, langkah preventif menjadi prioritas dalam pengamanan di lapangan.

Dalam arahannya, Kapolres menginstruksikan seluruh personel untuk bersiaga sejak pukul 06.00 WIT dengan kesiapan fisik dan perlengkapan maksimal. Personel diminta lebih awal menempati titik-titik rawan guna mengantisipasi perkembangan situasi, dengan langkah lanjutan yang akan disesuaikan berdasarkan eskalasi di lapangan.

Berdasarkan kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditegaskan bahwa aktivitas pemerintahan, pendidikan, serta pusat perekonomian harus tetap berjalan normal tanpa gangguan. Termasuk di antaranya pelaksanaan kegiatan wisuda yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

Kepolisian menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh negara, namun pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum. Pengamanan ini difokuskan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa mengganggu rasa aman publik maupun stabilitas ekonomi di Nabire.

“Pada prinsipnya kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, semua harus sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan,” ujar AKBP Samuel D. Tatiratu.

Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi selama aksi berlangsung.“Harapan kami, semua pihak dapat menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar,” tambahnya.Dengan sinergi lintas sektoral, diharapkan situasi kamtibmas tetap kondusif dan roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya selama aksi berlangsung.(**)