MenPAN-RB Resmikan 11 Mal Pelayanan Publik, Mimika Pertama di Papua Tengah

MEEPAGO.COM- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Rini Widyantini, meresmikan 11 Mal Pelayanan Publik (MPP) triwulan III Tahun 2025 secara serentak melalui Zoom Meeting, Rabu (24/9/2025).

Salah satu yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Mimika, sekaligus menjadi yang pertama di Provinsi Papua Tengah. Acara peresmian di Mimika dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dihadiri Bupati Johannes Rettob, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta perwakilan BUMN dan BUMD yang tergabung dalam layanan MPP.

Menteri PAN-RB menegaskan, keberadaan MPP merupakan strategi unggulan pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui pelayanan yang terintegrasi, cepat, dan nyaman.
“Dengan konsep sederhana namun kuat, MPP tidak hanya menyediakan ruang fisik, tetapi juga menghadirkan ekosistem pelayanan yang dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat,” ujarnya.

Selain Mimika, sepuluh MPP lainnya diresmikan di Kabupaten Simalungun, Kuantan, Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri, Bondowoso, Kutai Timur, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe, dan Maluku Barat Daya. Dengan tambahan ini, jumlah MPP di Indonesia mencapai 296 unit atau sekitar 58 persen dari total 514 kabupaten/kota.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Okto Kuswandaru, menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada hasil.
“Pelayanan harus kreatif, responsif, dan adaptif agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa penundaan,” tegasnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak sehingga MPP Mimika dapat terwujud.
“MPP Mimika menjadi langkah penting mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Semoga masyarakat semakin terbantu dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan maupun non-pemerintahan,” katanya.

Dengan kehadiran MPP, Pemerintah berharap masyarakat Mimika kini dapat menikmati layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik.(**)