Di Hadapan Bappenas, Nawipa Protes Pemangkasan Otsus dan Desak Dana Freeport untuk Sekolah

MEEPAGO.COM- Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Meki Nawipa, melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Pusat terkait pemangkasan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Di hadapan jajaran pejabat Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, Nawipa menyoroti ketimpangan kebijakan anggaran pusat yang dinilainya tidak adil. Ia menyayangkan bertambahnya dana Otsus untuk Aceh, sementara Papua justru mengalami pengurangan.

“Dana Otsus sudah dipangkas, apa pun yang kita bicarakan hari ini tidak akan berjalan,” tegas Nawipa.

Ia menilai pelemahan regulasi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, turut menghambat percepatan pembangunan di Papua, terutama di daerah-daerah rawan konflik.

Dalam kesempatan tersebut, Nawipa secara tegas meminta alokasi 10 persen dari pendapatan PT Freeport Indonesia untuk sektor pendidikan di Tanah Papua. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memberantas buta huruf dan menjalankan program sekolah sepanjang hari.

Nawipa menyebutkan, kebutuhan anggaran pendidikan mencapai Rp9,4 triliun dalam kurun 10 tahun ke depan. Ia menegaskan kontribusi Freeport terhadap negara sudah sangat besar, sehingga pengalokasian sebagian dana untuk pendidikan Papua merupakan langkah yang adil dan strategis.

“Freeport saja kita sudah menyumbang Rp94 triliun. Berikan 10 persen saja, maka persoalan pendidikan di Tanah Papua bisa diselesaikan,” ujarnya.

Selain pendidikan, mantan Bupati Paniai itu juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran, khususnya ketiadaan rumah sakit rujukan. Ia menilai sejumlah kasus kematian warga akibat tidak tertangani secara medis menjadi bukti mendesaknya pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata.

Nawipa turut menekankan pentingnya penguatan konektivitas transportasi udara dan darat guna menekan tingginya harga barang di wilayah pegunungan. Ia juga meminta percepatan pembangunan jaringan listrik dan internet hingga ke pelosok Papua untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Nawipa mendesak Kementerian Dalam Negeri memperkuat kewenangan gubernur dalam mengendalikan pemerintahan kabupaten agar kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan instruksi Presiden.