MEEPAGO.COM- Ratusan mahasiswa asal Puncak yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rakyat Papua Menggugat” di kantor DPRP Papua Tengah, Jalan Pepera, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (27/4/2026).
Aksi yang diikuti lebih dari 600 orang tersebut dimulai sejak pukul 08.00 WIT. Massa kemudian bergerak menuju kantor DPRP Papua Tengah dan tiba sekitar pukul 12.00 WIT, sebelum melanjutkan orasi secara bergantian hingga pukul 15.00 WIT.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, di antaranya mendesak penarikan TNI non-organik dari wilayah Papua serta meminta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pantauan di lapangan, aksi sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah massa terlihat melemparkan batu dan botol air mineral ke arah gedung DPRP Papua Tengah. Namun, situasi dapat dikendalikan oleh aparat gabungan TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi.
Setelah kondisi kembali kondusif, massa melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi.
Salah satu perwakilan mahasiswa yang bertindak sebagai juru bicara menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami datang untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua. Ini adalah bentuk kegelisahan kami terhadap situasi yang terjadi,” ujarnya.
Aspirasi massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRP Papua Tengah, Delius Tabuni, didampingi sejumlah anggota DPRP serta perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Dalam keterangannya, Delius Tabuni menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka. Ia memastikan DPRP Papua Tengah akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai kewenangannya.
“Kami menerima aspirasi ini sebagai bagian dari suara masyarakat Papua Tengah. DPRP akan menindaklanjuti dan meneruskannya kepada pemerintah pusat,” katanya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa Papua dalam menyoroti isu-isu strategis, khususnya terkait keamanan dan penegakan HAM di wilayah Papua.(**)