PUPR Papua Tengah Pacu Konektivitas Jalan, Trans Nabire–Timika dan Enarotali–Sugapa Jadi Prioritas

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna membuka keterisolasian wilayah pegunungan.
Upaya tersebut dilakukan untuk menekan tingginya biaya logistik sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar yang selama ini masih bergantung pada transportasi udara.

Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, mengatakan pembangunan konektivitas antardaerah tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah provinsi. Diperlukan dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi pembiayaan maupun teknis pelaksanaan.
“Kami sedang membangun komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta pemerintah kabupaten, khususnya Deiyai dan Mimika, untuk kolaborasi pembiayaan,” ujarnya saat ditemui di Mimika, Selasa (12/5/2026) malam.

Ia menjelaskan, selain tantangan geografis yang berat dan kebutuhan anggaran yang besar, faktor keamanan juga menjadi kendala dalam pengerjaan proyek di wilayah pegunungan. Meski demikian, pemerintah daerah setempat telah memberikan jaminan keamanan demi kelancaran pekerjaan di lapangan.
“Yang paling penting saat ini adalah keamanan, dan para bupati sudah memberikan jaminan agar pekerjaan bisa berjalan,” katanya.

Adapun fokus pembangunan saat ini mencakup ruas jalan Waghete–Timika serta jalur Enarotali (Paniai) menuju Sugapa (Intan Jaya). Khusus untuk ruas Enarotali–Sugapa, kondisinya dinilai masih sangat terbatas.
Perjalanan darat antarwilayah tersebut saat ini memakan waktu sekitar 9 hingga 12 jam dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua karena kondisi jalan yang rusak dan menanjak.

Yulianus optimistis, jika pembangunan jalan dengan standar yang memadai dapat direalisasikan, waktu tempuh akan berkurang signifikan. Selain itu, biaya kebutuhan pokok di wilayah pegunungan juga berpotensi turun karena distribusi barang tidak lagi bergantung pada angkutan udara.
“Dampaknya sangat besar, terutama untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Akses darat juga penting untuk evakuasi pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai,” jelasnya.

Berdasarkan data awal BPJN, masih terdapat sekitar 40 hingga 60 kilometer jalan yang perlu diselesaikan, termasuk pembangunan jembatan penghubung di sejumlah titik.
Pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan sinkronisasi data lapangan guna memastikan sisa pekerjaan yang harus dituntaskan.

Yulianus berharap, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dapat menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jalan darat merupakan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan Papua Tengah.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui dana Otsus dapat benar-benar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ini,” pungkasnya.

Pembangunan jalan Trans Nabire–Timika dan Enarotali–Sugapa dinilai tidak sekadar proyek fisik, tetapi juga upaya strategis untuk mengurangi ketimpangan harga serta meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil.(**)