Pemprov Papua Tengah Bentuk KKMD untuk Perkuat Perlindungan Ekosistem Mangrove

MEEPAGO.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove yang dirangkaikan dengan sosialisasi serta pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Nabire, Kamis (21/5/2026).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan ekosistem mangrove merupakan salah satu kekuatan utama wilayah pesisir di Papua Tengah. Keberadaannya hingga kini masih menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat.

Menurut Viktor, mangrove memiliki peran penting, mulai dari melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut, hingga menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Selain itu, mangrove juga berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap karbon.
Namun demikian, ia mengakui tekanan terhadap kawasan mangrove saat ini terus meningkat. Aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan wilayah pesisir yang belum tertata, serta lemahnya pengawasan di sejumlah lokasi menyebabkan sebagian kawasan mangrove mengalami kerusakan.
“Jika kondisi ini tidak segera ditangani bersama, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada hasil laut dan lingkungan pesisir,” ujarnya.

Viktor menegaskan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan pusat, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat adat, komunitas lingkungan, dan masyarakat pesisir.

Pembentukan KKMD, lanjutnya, diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove. Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk menyusun kebijakan terpadu, mempercepat rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak, serta mengembangkan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan, seperti ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Ia juga berharap, setelah pembentukan KKMD, seluruh anggota dapat segera menyusun rencana kerja yang konkret, terukur, dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.
“Komitmen pemerintah provinsi adalah mendorong pembangunan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang menekankan keadilan, daya saing, serta keberlanjutan lingkungan.(**)