Pemprov Papua Tengah Dorong Pengelola Kepegawaian Kuasai Teknologi Digital

MEEPAGO.COM,TIMIKA-Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong para pengelola kepegawaian di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi (TI). Penguasaan teknologi dinilai penting untuk mempercepat sekaligus mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian.

Dorongan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, dr. Silwanus A. Soemoele, saat membuka Sosialisasi Mutasi, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Timika, Rabu (19/8/2026).Silwanus menilai kemampuan mengoperasikan teknologi semakin dibutuhkan karena berbagai layanan administrasi kepegawaian kini telah beralih ke sistem digital.

Karena itu, pengelola kepegawaian diminta terus meningkatkan pengetahuan agar setiap proses dapat dilakukan secara efektif, efisien, tertib, dan akuntabel.“Harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini, seluruh peserta akan memiliki persepsi, pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam memahami bagaimana proses mutasi, pemberhentian dan kenaikan pangkat menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Satu kuncinya adalah bapak ibu harus terus belajar IT. Karena semua layanan kepegawaian sekarang dilakukan secara digital,” tegas Silwanus.

Menurutnya, Pemprov Papua Tengah berkomitmen membangun manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas serta menempatkan dan mengembangkan pegawai sesuai kompetensinya. Peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan komitmen tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan sosialisasi digelar untuk memperkuat pemahaman para pengelola kepegawaian dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun delapan kabupaten mengenai kebijakan dan mekanisme administrasi kepegawaian.

Materi yang disampaikan meliputi mekanisme mutasi, pemberhentian atau pensiun, serta persyaratan dan tahapan kenaikan pangkat. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki ketertiban administrasi dan mengurangi kesalahan maupun kekurangan dokumen dalam setiap proses layanan kepegawaian.“Juga untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, meminimalkan kesalahan dan kekurangan dokumen dalam proses administrasi kepegawaian, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian kepada ASN,” kata Denci.

Sosialisasi berlangsung selama dua hari, 19–20 Agustus 2026. Pesertanya terdiri atas pengelola layanan kepegawaian dari seluruh wilayah Papua Tengah serta pejabat yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian.Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, sebagai pemateri.

Penguatan kapasitas pengelola kepegawaian dinilai turut penting dalam memastikan hak-hak ASN, termasuk Orang Asli Papua (OAP), dapat diproses sesuai ketentuan. Pemahaman terhadap sistem digital dan prosedur administrasi diharapkan membuat proses kenaikan pangkat, mutasi maupun pemberhentian berjalan lebih tertib.

Melalui peningkatan kemampuan para pengelola kepegawaian, Pemprov Papua Tengah menargetkan pelayanan administrasi ASN di tingkat provinsi dan delapan kabupaten menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Papua Tengah.(**)