MEEPAGO.COM,NABIRE-Gubernur Papua Tengah mengundang para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua untuk berdialog membahas berbagai persoalan kompleks yang terjadi di Papua Tengah, Senin (14/9/2026).Dialog tersebut berlangsung dalam suasana santai di Ballroom. Pertemuan sengaja dikemas secara kekeluargaan, salah satunya dengan berdialog sambil menikmati kopi.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua Tengah tidak hanya melalui kebijakan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga dengan memperkuat nilai moral, iman dan kebersamaan."Gubernur sengaja mengundang para pimpinan lembaga gereja dalam suasana santai untuk berdialog sambil minum kopi. Menurut Pak Gubernur, membangun daerah bukan cuma soal APBD dan proyek, tetapi juga soal hati, iman dan kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ," ujar Emanuel.
Dalam dialog tersebut, para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Tengah. Pembahasan mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain konflik dan pengungsian, masalah kesehatan dan pendidikan, serta persoalan tapal batas adat. Berbagai persoalan tersebut dinilai menjadi faktor yang turut menghambat pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor."Para pimpinan gereja menyampaikan ada masalah sosial, pendidikan, konflik dan pengungsian, kesehatan, hingga tapal batas adat. Semua itu menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di semua sektor. Karena itu, para pimpinan gereja berharap ada solusi terbaik untuk menangani seluruh persoalan tersebut," kata Emanuel.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Papua Tengah juga menegaskan pentingnya posisi gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan."Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja," tegas gubernur sebagaimana disampaikan dalam dialog tersebut.
Menurut Emanuel, pernyataan itu bukan dimaknai sebagai gereja mengambil alih pemerintahan. Namun, gereja memiliki kewajiban moral untuk menegur dan mengingatkan pemerintah apabila kebijakan maupun penggunaan kekuasaan berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia dan martabat manusia Papua."Dalam konteks ini, gereja memang harus berada di atas dalam hal moral dan kebenaran. Pemerintah wajib mendengar," jelas Emanuel.
Ia mengatakan, gubernur tidak sekadar memberikan pernyataan yang menyenangkan untuk didengar dalam pertemuan tersebut. Sebaliknya, gubernur mendorong adanya pembicaraan yang korektif dan terbuka agar pemerintah bersama lembaga gereja dapat menentukan arah masa depan Papua Tengah."Pak Gubernur tidak muluk-muluk memberikan kata-kata yang enak diterima di telinga. Beliau lebih korektif dan mengajak para pimpinan lembaga gereja untuk bersinergi menentukan masa depan Papua Tengah yang lebih baik ke depan," ujarnya.Gubernur Papua Tengah, lanjut Emanuel, optimistis berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat ditangani apabila pemerintah dan gereja berjalan bersama."Pak Gubernur sangat optimistis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi," katanya.
Seluruh masukan dan persoalan yang disampaikan para pimpinan lembaga gereja dalam dialog tersebut telah diterima dan direkap oleh gubernur. Masukan itu selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Selain menerima saran dan masukan, gubernur juga meminta dukungan data dari pihak gereja. Data yang diminta antara lain jumlah jemaat Orang Asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta dan pelayan lainnya, serta berbagai data lain yang dinilai dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan.
"Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semuanya bisa berjalan dengan baik dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik," pungkas Emanuel You.(**)