Pemda se-Papua Tengah Sepakati Lima Rekomendasi, Keterlambatan Dokumen Pembangunan Jadi Sorotan

MEEPAGO.COM,NABIRE-Pemerintah daerah se-Provinsi Papua Tengah menyepakati lima rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program pembangunan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan prioritas berjalan sesuai jadwal.

Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah yang melibatkan Bappeda/Bapperida tingkat provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah. Kegiatan berlangsung di Timika pada 11–13 November 2026.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan lima rekomendasi itu dirumuskan melalui pembahasan empat kelompok kerja, yakni bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah.

"Rekomendasi dirumuskan melalui pembahasan empat kelompok kerja atau desk, yakni bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah," ujar Elieser saat dihubungi dari Nabire, Jumat (13/11/2026).

Rekomendasi pertama menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bappeda/Bapperida provinsi dengan kabupaten, khususnya dalam pengendalian serta evaluasi pembangunan secara berkala.

Kedua, seluruh pemerintah daerah diminta menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan capaian indikator makro serta persoalan strategis di masing-masing wilayah.

Ketiga, pemerintah daerah perlu mempertajam sasaran dan bentuk intervensi pembangunan untuk merespons isu nasional, program prioritas pemerintah pusat, serta agenda pembangunan provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya, rekomendasi keempat menyoroti ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Elieser mengungkapkan, keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi.

"Kesepakatan itu penting karena masih adanya keterlambatan penyusunan dokumen Renja dan RKPD. Tahapan yang seharusnya diselesaikan pada April atau Mei terkadang baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus," jelasnya.

Sementara rekomendasi kelima mendorong pemerintah daerah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik sebelum Musrenbang RKPD. Forum tersebut difokuskan untuk membahas persoalan prioritas, seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem.

Menurut Elieser, hasil pembahasan Rakortek tersebut menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

"Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, agar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan," tegasnya.

Seluruh berita acara dan rekomendasi hasil pembahasan akan dirangkum dalam satu dokumen kesepakatan bersama untuk disampaikan kepada gubernur, para bupati, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten.

Elieser berharap, rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen hasil pertemuan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sebagai langkah lanjutan, Rakortek berikutnya direncanakan menjadi forum evaluasi untuk mengukur pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Pemerintah provinsi juga akan melibatkan kabupaten lain sebagai tuan rumah agar pembahasan lebih dekat dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Melalui Rakortek berikutnya, kita akan melihat mana rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Dari situ akan muncul evaluasi dan gagasan baru untuk memperbaiki pola pembangunan daerah," tutup Elieser.(**)